Indonesia: Ke Mana Sekarang?

Gelombang protes besar dan militan kaum muda Indonesia yang dimulai akhir Agustus adalah salah satu yang mencolok di Indonesia sejak 1998. Dipicu oleh kemarahan atas pengumuman privilese baru bagi parlemen—dan dibakar oleh balasan brutal polisi yang berakibat sejumlah kematian—skala dan menjamurnya demonstrasi ini menguak tumpukan besar kemarahan juga keluhan politik dan ekonomi di antara lapisan luas massa di Indonesia.

Meski demonstrasi besar-besaran segera surut, pemerintah tidak mampu mencabut akar pemicu gelombang ketidakpuasan. Seiring mendalamnya krisis dalam tatanan imperialis, kaum borjuasi nasional dan elit politik Indonesia semakin tertekan, sembari keretakan dalam tatanan pasca-reformasi kian melebar. Ke mana sekarang? Inilah persoalan yang tidak mampu dijawab secara nyata oleh borjuasi nasional, kaum liberal, maupun para pemimpin gerakan buruh.

Landasan stabilitas ekonomi yang dangkal bagi rakyat sedang terkikis. Indonesia memiliki kadar pengangguran tertinggi di Asia Tenggara, sementara harga pangan dan layanan dasar meningkat tahun demi tahun. Buruh menghadapi PHK dan deindustrialisasi yang mendalam seiring kemerosotan sektor manufaktur. Lapangan kerja baru hampir sepenuhnya informal dan bergaji rendah. Kehidupan kaum tani selalu dicirikan dengan kemiskinan pedesaan dan eksploitasi oleh perusahaan besar. Harapan bagi kebanyakan lapisan borjuis kecil terdidik juga suram. Pasar kerja yang brutal bagi lulusan universitas memberi peluang tipis bagi stabilitas ekonomi, mendorong penurunan belanja "kelas menengah" karena semakin banyak yang terdesak ke jajaran bawah menjadi proletar dan prekariat informal.

Ketimpangan semakin tajam. Sementara kondisi masyarakat kian memburuk, segelintir borjuis nasional yang kuat berjejaring politik telah menuai manfaat dari satu dekade pembangunan besutan investasi, terutama di sektor komoditas padat modal. Akibatnya Indonesia menghadapi situasi pembangunan yang tergabung dan tidak merata, yang mana borjuasi nasional yang relatif kaya terus memperluas pengaruh global dan serantaunya, sementara kehidupan masyarakat tetap dicirikan dengan keterbelakangan dan ketidakpastian yang memburuk.

Kebijakan ekonomi dan investasi nasionalis dalam proyek-proyek infrastruktur publik yang nyata, selama satu dekade lebih, telah cukup menjual mimpi pembangunan yang damai dan bertahap menuju kemakmuran nasional kepada para buruh Indonesia. Namun, kondisi untuk proyek ini—periode hegemoni imperialis yang lebih stabil, yang memungkinkan navigasi di antara AS dan Tiongkok—sedang terkikis cepat. Seiring imperialisme AS memperketat genggamannya pada dunia neokolonial, Indonesia berjalan pada landasan yang makin rapuh. Tiap celah baru makin memperjelas bahwa penerima manfaat sebenarnya dari periode sebelumnya adalah segelintir elit politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, jelas bagaimana kenaikan gaji bagi parlemen yang bergaji tinggi dapat menyulut amarah akan korupsi dan ketimpangan.

Sebagaimana di seluruh dunia neokolonial, hanya ada remah-remah bagi rakyat Indonesia. Namun, seiring upaya Prabowo mengarungi badai yang mendekat, program pengetatan yang makin kuat menjadi agenda utama. Pemotongan anggaran pemerintah pusat berakibat kenaikan pajak daerah besar-besaran (kadang hingga puluhan bahkan ratusan persen). Kaum buruh dan borjuasi kecil pun kian terhimpit dari dua sisi. Ledakan demonstrasi atas isu ini, yang lantas memicu protes nasional, terjadi di kabupaten dari Jawa Tengah dan Sulawesi. Pengumuman kenaikan PBB sebesar 250 persen di Pati memicu protes rakyat yang mana ribuan orang bentrok dengan polisi dan menerobos gedung DPRD.

Ketundukan atas syarat paksaan AS dalam negosiasi tarif Juli lalu hanya akan memperkuat tekanan ini. Prabowo terus berlagak bagai seorang pragmatis teguh di dalam negeri, dan pendukung tatanan "multipolar" di dunia internasional. Namun, drama seputar negosiasi ini dan luapan amarah kaum muda Indonesia menguak makin sempitnya ruang manuver politik yang ia miliki untuk berhasil. Ini hanyalah pertanda krisis mendatang yang jelas akan meningkatkan kekecewaan massa dan meremukkan kesatuan elit.

Pola protes

Gelombang demonstrasi yang dimulai pada 25 Agustus tidak dapat dipandang sebagai ledakan yang tiba-tiba, melainkan sebagai hasil dari situasi yang sudah mudah tersulut dan dalam berbagai tingkatan telah meledak menjadi serangkaian protes lokal dan nasional sejak 2019. Protes-protes baru-baru ini makin besar skala dan militansinya, serta memobilisasi lebih banyak mahasiswa daripada biasanya. Yang patut dicatat yaitu partisipasi lebih luas dari lapisan masyarakat yang paling rentan, pengemudi ojol dan lainnya, serta remaja usia sekolah—kebanyakan berasal dari latar belakang miskin dan kelas buruh.

Namun, alih-alih mewakili perkembangan baru yang mendasar, demonstrasi-demonstrasi ini justru mengikuti pola pasang surut. Sudah bertahun-tahun terjadi mobilisasi konsisten dari lapisan kaum muda (dan yang kurang konsisten, lapisan terorganisir dari buruh dan petani). Namun, sejauh ini setiap tuntutan serius telah gagal. Mau tak mau demonstrasi ini mereda, tanpa menghasilkan kemajuan berarti, sementara situasi pemicunya kian memburuk.

Sementara pengunjuk rasa menuntut pembatalan kenaikan gaji DPR dan diakhirinya kebrutalan polisi, tuntutan yang diajukan umumnya tidak jelas dan beragam. Beberapa menuntut pemecatan Prabowo-Gibran, tetapi bagi kebanyakan, kemarahan tidak ditujukan khusus kepada presiden, tapi pada ketimpangan dan korupsi pemerintah secara abstrak. Tuntutan yang lebih luas di puncak protes seringkali buram. Salah satu tuntutan tertajam dan penuh amarah yang disuarakan adalah pembubaran DPR. Namun, tiada konsep yang jernih atau terpadu tentang apa artinya, atau siapa yang melaksanakannya.

Sementara itu, berbagai tuntutan liberal demi reformasi spesifik atau abstrak disuarakan oleh para pemimpin gerakan mahasiswa, influencer media sosial, dan aktivis LSM. Selama protes seringkali tokoh-tokoh ini diundang untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pejabat negara sebagai dalih upaya menenangkan kaum muda di luar. Ketika protes mulai surut, apa yang kononnya "tuntutan rakyat 17+8" ("transparansi, reformasi, empati") mulai beredar daring dan di media. Tuntutan ini, yang disusun dan dipromosikan oleh koalisi dari sejenis tokoh-tokoh LSM-liberal dan influencer media sosial, merupakan gado-gado tuntutan mendesak untuk mengakhiri represi negara dan seruan liberal abstrak demi reformasi demokratis yang lebih luas.

Genggaman segmen kelompok sipil liberal ini atas ekspresi politik terorganisir dari gerakan sosial di Indonesia—masuknya mereka untuk merumuskan "tuntutan politik" dari "rakyat"—adalah hambatan utama memajukan perjuangan revolusioner. Masalah dari segmen politik ini adalah mereka punya organisasi dan cukup pengaruh guna menggiring ledakan kemarahan politik yang kacau ke jalan buntu, dan pada saat yang sama tidak berdaya sama sekali untuk mencapai tujuannya sendiri. Meskipun selalu mewakili lapisan segelintir borjuis kecil, kini mereka berdiri lebih terisolir dari sebelumnya dalam pentas politik umum: pilar-pilar reformasi runtuh, dan ratu adil kaum liberal: Jokowi (yang awalnya didukung penuh oleh "masyarakat sipil" liberal) justru telah mengarah pada politik dinasti yang sama. Intinya, hegemoni ideologis global dari liberalisme menjelang ajal.

Meski kaum liberal dapat mengajukan tuntutan terkait buruh dan serikat buruh, mereka tidak berkepentingan pada program perjuangan kelas. Sebaliknya, mereka bergonta-ganti antara keputusasaan akan keadaan negara dan impian menyelamatkan demokrasi borjuis serta membangkitkan reformasi melalui gelora protes "akar rumput" yang baru. Mereka tidak dapat melihat bahwa kondisi global telah berubah sejak 1998. Kemenangan parsial reformasi borjuis-demokratis bukan sekadar hasil protes massa "spontan"; kemenangan tersebut dikondisikan oleh hegemoni global imperialisme liberal AS, yang tidak lagi membutuhkan puing Perang Dingin seperti Suharto—dan yang secara ideologis lebih menyukai kedok "demokratis" demi eksploitasi neokolonial.

Kaum liberal tak akan menyelesaikan kebuntuan politik saat ini. Tak akan ada "penuntasan" reformasi yang sudah terkikis. Prospek yang dihadapi Indonesia kiwari ialah pusaran bonapartisme yang makin mendalam, ledakan reaksi dalam berbagai bentuk, atau perebutan prakarsa kelas buruh. Memajukan perjuangan demokrasi dalam konteks ini akan bergantung pada perjuangan kelas melawan dominasi imperialis.

Bagi kaum Marxis, tugas pokoknya adalah menunjukkan jalan keluar progresif dari pola pasang surut protes yang buntu saat ini, yang mampu merajut kemarahan dan aspirasi kaum muda Indonesia sampai kepada gerakan buruh dengan program perjuangan kelas dan anti-imperialis. Tugas ini memerlukan perceraian tegas dengan politik LSM liberal (yang berkait erat dengan imperialisme) dan kalangan mahasiswa kolaborator/karieris politik. Hal ini mengajukan persoalan kunci tentang kepemimpinan dan program.

Meski militansi kaum muda Indonesia heroik, sekadar menyerukan "solidaritas" dengan demonstrasi seperti yang dilakukan sebagian besar kaum kiri (terutama di tingkat internasional), amatlah lemah dan anti-Marxis. Perayaan liberal atas "spontanitas" massa tak hanya gagal mengatasi kekuatan pokok pendorong ledakan sosial, tetapi juga melucuti kemampuan untuk menyingkap dan melawan rintangan dalam memajukan perjuangan revolusioner. Meski banyak kalangan kiri Indonesia, dan bahkan kalangan liberal, menyadari siklus yang mana gerakan sosial Indonesia terjebak dan kekurangan keterorganisiran, solusi yang diajukan cenderung abstrak, murni organisasional, atau keduanya.

Bukan sekadar "solidaritas" atau "koordinasi lebih erat" yang amat dibutuhkan gerakan sosial Indonesia, melainkan kepemimpinan revolusioner: suatu program dan jalan menuju kemenangan atas imperialisme. Ini harus diperjelas kepada lapisan massa progresif bahwa tanpa kepemimpinan semacam itu, ledakan sosial hanya akan menjadi panggung bagi konflik dan persaingan antara berbagai faksi elit dan kepentingan imperialis—yang ujungnya menyumbang pada pusaran reaksi.

Provokasi dan konflik elit

Narasi manipulasi protes oleh aktor elit telah tersebar luas pasca-demonstrasi. Sosok provokator penyusup dan dalang di balik peristiwa politik merupakan acuan yang berulang, dan argumen ini kini datang dari segala penjuru. Prabowo menyatakan bahwa protes "dibiayai" dan "disetir" oleh "koruptor," kekuatan asing, dan sosok "mafia." Banyak aktivis dan akademisi liberal berpendapat bahwa kekerasan sengaja dihasut oleh provokator polisi atau militer, baik untuk mendelegitimasi "protes damai" maupun bagian dari konflik antar-elit. Sebagian kecil kalangan kiri memandang protes tersebut (secara keseluruhan ataupun sebagian) sebagai "revolusi warna" sokongan AS, di mana kaum liberal NED dan anasir birokrasi negara menghasut demonstran dalam upaya melemahkan posisi BRICS Indonesia.

Salah satu kekuatan narasi-narasi ini yaitu mengandung kebenaran yang cukup penting. Para provokator betul ada di antara massa, agen polisi dikerahkan secara meluas, dan badan intelijen mengawasi ketat para aktivis. Ada sejarah panjang hasutan kerusuhan oleh militer dan polisi (paling mencolok pada 1998) dan sejumlah aksi kekerasan tampak sudah diorganisir. Di kubu elit konflik faksionalnya mendalam dan meluas ke birokrasi negara, termasuk antara polisi dan militer. Lebih lanjut, serta LSM liberal didanai oleh kaum imperialis dan secara ideologi tunduk kepada mereka.

Mengurai jejaring dalang di balik permukaan, memilah tindakan mana yang dilakukan atau tidak oleh provokator suruhan-negara (atau hanya oleh kelompok anarkis dan amukan anak-anak SMA) adalah sia-sia. Namun, akan naif untuk langsung menyangkal adanya peran aktor-aktor reaksioner, suruhan elit dan imperialis, terutama mengingat sifat protes yang semrawut dan mudah digiring.

Namun, menganggap demonstrasi tersebut murni reaksioner atau dikendalikan adalah sama naifnya. Fokus berlebihan pada persoalan manipulasi elit dan imperialis berisiko menyesatkan politik kaum Marxis. Situasi di negeri ini mencekam dan makin mengecewakan, seluruh dunia neokolonial merasakan tekanan dari kebengisan imperialis. Ledakan kekerasan dalam situasi seperti ini tidak perlu konspirasi; ketika ledakan terjadi, terlihat betapa jelasnya diarahkan pada simbol-simbol kekuasaan negara. Kantor polisi dan gedung parlemen menjadi sasaran utama protes, tanpa pogrom atau kekerasan etnis (anti-Tionghoa, dll.) sebagaimana terjadi meluas pada 1998.

Protes mulai surut setelah Prabowo mengumumkan bahwa beberapa privilese DPR akan dicabut serta polisi dan militer diperintahkan untuk menindak "terorisme" dan "anarkisme." Ia dan menteri-menteri lainnya juga membuat pernyataan yang samar-samar menenangkan, bahwa tuntutan "17+8" akan serius "dipertimbangkan." Karena takut dan pasrah, protes tersebut pun mereda, dan rencana demonstrasi susulan dibatalkan atau dijadwal ulang dan peserta menyusut menyisakan kalangan aktivis terorganisir. Tanpa kepemimpinan revolusioner yang mampu memanfaatkan energi politik, demonstrasi justru hanya menjadi lahan bagi manuver elit—kadang menguntungkan faksi tertentu. Prabowo memanfaatkan peluang ini dan merombak kabinetnya, mengganti sejumlah menteri yang telah lama menjabat (beberapanya merupakan sasaran demonstran) dengan jajaran yang lebih loyal.

Gerakan buruh

Serikat-serikat buruh arustama memainkan peran rumit selama demonstrasi. Pada 28 Agustus, aksi mogok terjadwal bergulir, diserukan serikat buruh "kuning" pro-pemerintah di sekitar Partai Buruh pimpinan Said Iqbal. Para pemimpin serikat menegaskan ulang bahwa protes ini tidak terkait dengan demonstrasi yang bermula beberapa hari sebelumnya, dan berfokus hanya pada tuntutan sektoral mereka untuk kenaikan upah minimum, penghapusan kerja alih daya, dan pembentukan satgas pemerintah pencegah PHK. Ribuan buruh terorganisir hadir, kebanyakan di Jakarta, diiringi kelompok ojol di beberapa tempat.

Unjuk rasa di Jakarta berlangsung singkat, Said Iqbal membenarkan dengan menyatakan "tidak ada anggota DPR yang ingin menemui perwakilan buruh" dan banyak buruh "harus kembali untuk shift sore." Kenyataannya, Iqbal—seorang birokrat pro-pemerintah yang pada Hari Buruh lalu bersuara bersama Prabowo dalam unjuk rasa massal—berusaha meminimalkan bertemunya basis serikat buruh dengan dimulainya kembali protes sore itu. Oleh itu, kontingen buruh terorganisir dibubarkan menjelang sore tanggal 28, meskipun banyak buruh tetap tinggal dan menghadiri protes.

Protes petang itu menandai titik balik eskalasi demonstrasi, menyusul pembunuhan ojol Affan Kurniawan oleh polisi. Para birokrat serikat mendesak "ketenangan" dan "persatuan" para anggotanya, meminta mereka tidak terlibat dalam aksi ilegal atau "anarkis". Sekaligus mereka mendesak pemerintah bertindak cepat memenuhi tuntutan pengunjuk rasa dan "menunjukkan komitmennya mendengar aspirasi rakyat." Pada akhirnya, para birokrat serikat arustama menarik basis mereka, sambil berupaya menarik perhatian para pengunjuk rasa dan menampilkan diri kepada negara sebagai mitra setia yang mampu mengamankan dan meredam kemarahan kelas buruh.

Minoritas kecil yaitu serikat "merah" mencoba turun tangan dengan corak lebih militan. Mereka ini umumnya adalah "aktivis" dan serikat anti-pemerintah, yang biasanya dipimpin jebolan aktivis mahasiswa dan ada kalanya juga pendukung aktif kelompok sosialis. Serikat-serikat ini secara retoris mendukung protes dan umumnya mengajak anggotanya turun berdemonstrasi. Namun, kontingennya biasanya kecil, dengan serikat kiri yang jauh dari mampu memantik pemogokan politik berskala besar.

Koalisi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) mengorganisir demonstrasi yang cukup besar di Jakarta pada 4 September, ketika protes sudah menyusut signifikan. Meski tidak kecil, protes ini mewakili sebagian kecil dari gerakan buruh. Meskipun lebih militan dan menyuarakan tuntutan yang sedikit lebih kiri, protes ini dalam beberapa hal tidak terlalu berbeda dengan protes yang dilakukan oleh aktivis liberal dan LSM.

Faktanya, serikat "merah" cenderung terikat erat dengan sektor LSM liberal. Pernyataan pendirian GEBRAK ditandatangani bersama oleh federasi serikat buruh, kelompok sosialis (dari kalangan pasca-PRD, Perserikatan Sosialis dan Pembebasan), dan banyak LSM lainnya (termasuk Greenpeace dan Yayasan LBH Jakarta). Banyak serikat buruh kecil "kiri" ini beroperasi layaknya LSM penasihat hukum daripada serikat buruh militan. Politik ini berarti bahwa serikat buruh merah muda cenderung bukan menawarkan alternatif, tetapi memberi kedok "kiri" dan "kelas buruh" pada jalan buntu liberal.

Tentu ada kemungkinan bahwa, periode perjuangan politik mendatang, birokrasi serikat akan bertindak lebih untuk memobilisasi basis mereka (yang seringkali resah). Misal mogok besar-besaran oleh birokrasi serikat kuning bahkan terjadi selama protes pada 2020 melawan Omnibus Law yang anti-buruh. Namun, aksi mogok politik ini selalu berakhir simbolis, biasanya bertahan satu atau dua hari dan jauh dari tujuan melumpuhkan perekonomian.

Faktanya, kelas buruh Indonesia saat ini tidak sedang mengalami periode kebangkitan politik yang memberi kepercayaan diri untuk menyerang. Kondisi yang memburuk dan gerakan serikat yang melemah dan kehilangan arah politik dapat menumbuhkan kepasifan juga memicu ketidakpuasan. Agar gerakan buruh bangkit sebagai kekuatan yang mandiri dan menentukan, kedua belah pihak yang tercerai dalam gerakan serikat harus diekspos secara politis.

Para pemimpin Partai Buruh yang pro-pemerintah berkomitmen pada strategi yang sia-sia, yaitu mencoba merebut reformasi minimal dari partai-partai borjuis dengan membuktikan diri sebagai mitra yang loyal dan berguna. Kini, mereka mengupayakan koalisi dengan Prabowo—yang meski berwatak populis, berkomitmen teguh untuk menurunkan kondisi hidup buruh Indonesia dalam upaya menarik investasi asing ke basis industri negara yang terpuruk. Serikat-serikat "merah" memang jijik dengan hal ini, tetapi karena tidak mampu memajukan strategi anti-imperialis revolusioner, mereka justru mencari aliansi dengan "aktivis" liberal yang ditakdirkan mandul. Seluruh dasar perceraian organisasi ini, dalam banyak hal, didasarkan pada upaya menghindari perlunya perjuangan politik melawan Said Iqbal dan para birokrat kuning yang busuk.

Kaum kiri

Kaum kiri terorganisir yang kecil dan tercerai-berai di Indonesia bereaksi dengan antusias akan gelombang perjuangan. Meskipun semua turun tangan dengan kekuatan kecil mereka secara terpisah, ada kesamaan dalam pendekatan tiap-tiap kelompok yang menghambat kemampuan kaum kiri memberi alternatif nyata melawan kaum liberal merebut kepemimpinan atas daya politik massa.

Perhimpunan Sosialis Revolusioner (PSR) dan Front Muda Revolusioner (FMR) amat gembira atas peluang bergabung dalam retorika revolusioner kawan-kawan internasional mereka. Beberapa hari setelah protes dimulai, mereka menerbitkan artikel berjudul "Revolusi Telah Dimulai" yang mengisahkan radikalisme protes, menyatakan kelas buruh harus mengambil tindakan kolektif, dan menyerukan "komite aksi", pemogokan umum, dan "pemerintahan revolusioner kelas buruh dan kaum miskin." Meski secara abstrak benar dan ortodoks dalam banyak hal, intervensi RCI umumnya tercerai dari perimbangan materi kekuatan di lapangan. Ketika protes memasuki periode kemunduran, mereka menerbitkan serangkaian artikel: menyerukan mahasiswa pergi ke pabrik-pabrik "menemui buruh" dan "menyebarkan revolusi ini kepada kelas buruh." Setelah revolusi ini (yang berhari-hari sebelumnya mereka nyatakan "tidak menunjukkan pertanda surut") didemobilisasi, mereka tepat mencatat bahwa masalah kepemimpinan sangat penting untuk memanfaatkan jeda perjuangan guna mempersiapkan serangan mendatang. Namun, meskipun secara abstrak menolak perspektif "reformasi dari atas" ala kaum liberal "17+8", langkah konkret yang mereka usulkan adalah melanjutkan seruan untuk komite aksi (proto-soviet) dan "bangun sekarang juga" sebuah organisasi revolusioner (yaitu, "bergabunglah dengan RCI!").

Perserikatan Sosialis (PS) tidak sebombastis FMR, mengusulkan rangkaian "Tuntutan Buruh dan Rakyat" mereka sendiri, yang umumnya berisi tuntutan agitasi yang masuk akal (bahkan transisional), setidaknya berusaha mengaitkan dengan keluhan-keluhan nyata yang menggerakkan massa. Dimensi praktis dari intervensi PS, seperti FMR, adalah menyerukan pembentukan "komite perlawanan" (proto-soviet). Meskipun komite semacam itu sangat dibutuhkan, menyerukan pembentuknya tanpa menjelaskan hambatan politik (dan perlunya perceraian politik) dengan tepat hanya akan membuat tuntutan tersebut sia-sia. Faktanya, pendekatan PS atas perjuangan demokratis mendorong mereka menggambarkan tugas utama saat ini sebagai "konsolidasi nasional gerakan, bahkan termasuk dengan Gerakan 17+8" (walau mereka mensyaratkan "kita tidak boleh memoderasi program atau tuntutan kita"). PS belum secara serius memperhitungkan keruntuhan politik PRD (yang melahirkan mereka), maupun haluan front rakyat partai tersebut terhadap PDI-P Megawati demi "perjuangan demokrasi" 1990-an. Oleh itu, meski mereka bisa tepat menyerang kaum liberal dan birokrat serikat (kuning), mereka kekurangan haluan yang memang mampu melawan politik mereka—sebuah prasyarat dasar untuk membangun komite-komite revolusioner.

Yang sayangnya lenyap dari intervensi FMR dan PS adalah upaya memajukan program anti-imperialis yang konkret—titik tumpu masalah demokrasi di dunia neokolonial. Batas tegas tampaknya selalu ada di antara anti-imperialisme di luar negeri dan perjuangan di dalam negeri. Ini muncul tepat dari kemuakan untuk takluk kepada borjuasi nasional (yang brutal dan reaksioner). Namun, kaum Marxis harus bersaing dengan kelas ini merebut hegemoni sentimen anti-imperialis, bukan membiarkannya tampil bagai "pembela bangsa".

Sebagian besar kaum kiri juga gagal di medan lain. Kebanyakan tidak mampu serius mengatasi kebuntuan politik di hadapan gerakan buruh. Intervensi pada titik ini terbatas pada kecaman atas birokrat yang paling kentara reaksioner dan pro-pemerintah seperti Iqbal dan menyeru untuk lebih militan. Dan meskipun kaum kiri secara keseluruhan dapat mengkritik kaum liberal, mereka cenderung melakukannya pada ranah abstraksi politik, tanpa konkret menunjukkan kemandulan strategi liberal pada titik ini.

"Demokrasi Nasional" di Indonesia, memang melaungkan slogan menentang kaum imperialis (secara keliru mereka juga mencantumkan Tiongkok). Namun, poros intervensi mereka yang sebenarnya, terutama melalui Front Mahasiswa Nasional (FMN), adalah seruan untuk melawan "rezim fasis Prabowo-Gibran." Ini adalah analisis yang sangat mengelirukan. Meskipun reaksioner dan semakin bonapartis, kepresidenan Prabowo bukanlah didasarkan pada organisasi teror paramiliter ekstra-legal. Lebih penting lagi, perspektif ini adalah produk salah tafsir Stalinis atas persoalan kebangsaan: mencerminkan pendekatan bertahap dan pencarian sayap progresif borjuasi nasional yang pada dasarnya demi kolaborasi kelas guna membantu memajukan "demokrasi nasional" melawan sayap fasis-komprador (yang konon kini diwakili oleh Prabowo-Gibran).

Persatuan reaksioner dan histeria anti-komunis elit Indonesia saat ini cenderung menutupi politik-politik ini, memberikan semacam kedok kiri bagi "Demokrasi Nasional" Indonesia. Namun, seiring meningkatnya situasi krisis di negara ini dan dunia, lanskap politik yang berubah akan memperdalam tekanan oportunis maupun petualang—baik terhadap mereka maupun terhadap kaum kiri Indonesia lainnya.

Jaringan anarkis bawah tanah tersebar meluas di berbagai kota di Indonesia. Umumnya punya basis di kalangan pemuda kelas bawah dan pelajar sekolahan (berbeda dengan kebanyakan kelompok Marxis, yang umumnya berada di kampus). Kelemahan dan semi-ilegalitas kaum kiri (terutama Marxis) adalah faktor penting akan bobot relatif kelompok anarkis. Tahun-tahun terakhir ini, penebaran ketakutan negara terhadap anarkisme semakin akut. Pasca demonstrasi, kelompok anarko secara luas dituding bertanggung jawab atas kekerasan dan jadi sasaran represi keras negara. Ratusan telah ditangkap atas keterkaitan dengan jaringan anarkis atau dugaan "tindakan anarkis" dalam demonstrasi. Adanya beberapa tahap pemblokiran media secara nasional, sejak itu kejadian kian sulit untuk dicerna tetapi bisa dipastikan bahwa banyak yang masih dipenjara atau menghadapi hukuman.

Histeria "Anti Anarkis" merupakan ancaman bagi seluruh gerakan kiri dan buruh. Pembelaan terhadap kaum anarkis, juga semua yang ditangkap dalam demonstrasi, sangatlah penting. Pembebasan tidak akan diraih dengan gerombolan kecil yang sesekali melempar molotov, muda-mudi berhaluan anarkis radikal harus diyakinkan untuk berperspektif Marxis. Namun, hal itu akan tergantung pada peletakan program revolusioner dan perjuangan yang konkret.

Ke mana sekarang?

Pada titik ini, menebar optimisme revolusioner kosong amatlah naif. Gerakan buruh dan kaum kiri di Indonesia masih mandul secara program dan organisasional, dan meski periode mendatang membawa peluang nyata, masih jauh dari pasti situasi objektif akan bermanfaat bagi kaum kiri dan gerakan buruh. Borjuasi nasional masih memiliki banyak alat reaksioner. Meskipun alternatif reaksioner atas tatanan politik saat ini belum terbangun dalam banyak hal, kaum sosialis harus bersiap akan ancaman dan rintangan mendatang.

Paramiliter ormas yang kuat besutan negara selalu menjadi bahaya laten bagi buruh dan gerakan sosial di Indonesia. Meski protes terkini tidak menyaksikan mobilisasi mereka, ormas telah disiagakan dan jika krisis semakin akut, para preman ini tentu dapat dikerahkan sebagai pasukan kejut demi "ketertiban umum". Gerombolan ini mengandalkan jaringan patronasi, dan karena sangat reaksioner ketika kondisi krisis jadi lebih mendalam dapat membuat mereka mengacau ataupun memperkuat kemapanan tatanan borjuis.

Politik Islam telah sangat menguat sejak jatuhnya Suharto dan tetap menjadi sumber reaksi. Mobilisasi ratusan ribu kaum Islamis melawan mantan Gubernur Jakarta Ahok pada 2016 adalah bukti nyata. Meskipun sangat berhasil dalam memperkuat Islamisasi budaya, politik Islam di Indonesia juga sarat akan kontradiksi. Sebagai kekuatan politik, Islam di Indonesia secara internal sangat terpecah belah, organisasi serta partai-partai besarnya berkelindan erat ke dalam sistem politik status quo. Namun, Islam politik sejak lama menjadi wadah bagi kekesalan agama-budaya terhadap imperialisme Barat, sebuah daya tarik yang dapat tumbuh di masa krisis politik dan niscaya akan dimobilisasi untuk mengaburkan gerakan kiri mana pun yang bergerak maju.

Tahun pertama kekuasaan Prabowo ditandai dengan menguatnya metode pemerintahan bonapartis dan meningkatnya kekuatan politik militer. Revisi Undang-Undang TNI awal tahun ini menghapus pembatasan personel militer aktif untuk memegang jabatan birokrasi sipil, memicu kepanikan di beberapa sektor tentang kembalinya dwifungsi. Meskipun penting untuk menghindari histeria liberal akan masalah ini, upaya yang semakin bonapartis dalam mengandalkan tentara tak terhindarkan demi menjaga tatanan politik seiring meningkatnya krisis dunia. Pada saat yang sama, banyak elit berkepentingan untuk menghindari kembalinya pemerintahan militer yang sesungguhnya, yang dapat mengancam sistem patronasi penopang mereka. Selain itu, birokrasi alat represif negara sendiri secara politik tidak terkonsolidasi: polisi dan militer sering berkonflik, dan tentara memiliki keretakan internalnya sendiri. Singkatnya, Prabowo bukanlah Suharto, setidaknya untuk saat ini.

Arah politik Indonesia masih belum pasti. Keadaan massa kian memburuk dan stabilitas politik selama dua puluh tahun terakhir relatif menunjukkan pertanda nyata keretakan. Persatuan elit yang ada kini berada di bawah ancaman keruntuhan yang membesar seiring membusuknya situasi global, tetapi semua alternatif belum berkembang. Hal ini memberikan peluang nyata bagi kaum kiri dan gerakan buruh, tetapi juga malapetaka. Tekanan imperialis dapat mudah mengubah situasi genting ini menjadi ledakan reaksi. Dalam kelesuan perjuangan politik saat ini, semakin genting bagi kaum kiri Indonesia kini untuk serius mengemban tugas-tugas mempersenjatai ulang program dan organisasi.

Pokok-pokok program

Lima poin berikut disajikan sebagai dasar diskusi, debat, dan konsolidasi politik. Laporan ini tidak mendaku memiliki jawaban atas beragam persoalan politik yang dihadapi kaum sosialis dan gerakan buruh di Indonesia. Namun, menjelaskan prinsip-prinsip program merupakan satu-satunya pondasi membangun ulang garda depan perjuangan.

1. Pertahanan bersama melawan represi negara. Demonstrasi baru-baru ini menelurkan periode represi negara terparah di Indonesia sejak 1998, segala cara dikerahkan, kecuali deklarasi resmi darurat militer. Ribuan orang ditangkap dalam tindakan keras ini, ratusan ditahan untuk waktu yang lama, dan banyak yang masih dibui menanti sidang. Ini termasuk mereka yang ditangkap dalam operasi "Anti Anarkis" (atau dituduh "bertindak anarkis" dalam protes) serta banyak lainnya didakwa "menghasut", sering hanya karena unggahan di media sosial. Banyak terancam penjara bertahun-tahun, termasuk beberapa aktivis liberal kawakan dan tokoh LSM. Ada kebutuhan mendesak bagi kaum sosialis untuk memimpin mobilisasi persatuan kampanye membela semua yang ditangkap dalam gelombang represi ini. Perjuangan ini perlu dikaitkan langsung dengan pembelaan para aktivis Papua, yang juga menghadapi gelombang penangkapan dan eskalasi kekerasan militer beberapa bulan ini.

2. Menuju merdeka 100%: perjuangan anti-imperialis adalah perjuangan demokrasi. Ketimpangan, korupsi, kondisi buruk rakyat Indonesia, watak buas dan bonapartis elit Indonesia—semua pada akhirnya adalah produk penaklukan dan penindasan neokolonial oleh imperialis. Dalam menghadapi bangkitnya bonapartisme, memajukan perjuangan demokrasi memerlukan perceraian dengan politik reformasi ala liberal. Kaum kiri tidak akan pernah bebas dari cengkeraman borjuasi nasional atas rakyat jika terikat pada kaum imperialis dan sisa-sisa ideologis hegemoni AS ini. Kaum Marxis harus meneladankan kepada rakyat bahwa hanya program kita yang menawarkan arah nyata dalam perjuangan melawan imperialisme. Batalkan utang-utang imperialis, usir lembaga-lembaga imperialis, hancurkan perjanjian-perjanjian pembelenggu, tolak kerja sama militer dalam hasutan perang melawan Tiongkok, tuntaskan tugas pembebasan nasional dan merdeka 100%.

Meski berlagak nasionalis, para elit punya strategi mandul yang tidak mampu membela negeri dari cengkeraman maut imperialis. Prabowo nekat menjaga keseimbangan antara imperialisme AS dan "multipolaritas." Namun, ketika palu diketuk, dia hanya bisa berkhianat dalam negosiasi ekonomi (dan memohon Trump izin beraudiensi dengan putranya). Langkah menuju koordinasi militer lebih erat dengan imperialisme AS—termasuk tawaran dari perusahaan pembuat kapal negara untuk mengubah Indonesia menjadi pangkalan reparasi dan pengisian bbm mesin perang AS—hanya menjanjikan malapetaka besar. Ketika borjuasi nasional bergerak melawan kaum imperialis, dengan cara picik mereka sendiri (seperti dalam dekade terakhir "nasionalisme SDA"), kaum Marxis harus berjuang agar kelas buruh dapat mendorong ini jauh, melampaui batas yang telah mereka persiapkan dengan cermat.

3. Melawan pembangunanisme bertahap. Dengan kondisi buruh, tani, dan borjuis kecil yang memburuk, massa rakyat terus mendambakan solusi nyata bagi persoalan pembangunan nasional. Kesengsaraan ekonomi terkini menyingkap bahwa nyatanya (meski berdekade telah memodali dan membangun infrastruktur simbolis) borjuasi nasional dan perwakilan mereka telah memperkaya diri dengan mengorbankan pembangunan nasional sejati bagi rakyat murba. Inilah akibat langsung dari kemandulan mereka melawan penjajahan imperialis. Kaum Marxis harus meneladankan kenapa borjuasi nasional tak kuasa melawan imperialisme atau benar-benar membangun negeri, dan kenapa tugas-tugas ini bagai dua sisi mata uang. Pembangunan dalam belenggu imperialis tak akan pernah mencukupi. Hanya persekutuan revolusioner kelas buruh Asia Tenggara dengan para buruh di jantung imperialis dan di negara buruh Tiongkok yang menawarkan sekutu sejati dalam perjuangan pembangunan nasional.

4. Bela minoritas nasional! Demi hak menentukan nasib sendiri! Papua merdeka! Seiring memburuknya krisis, pembelaan minoritas nasional dan hak menentukan nasib sendiri menjadi semakin mendesak dan menjadi nadi agitasi sosialis. Sejarah menunjukkan bahwa setiap periode krisis politik dan ekonomi di Indonesia menjurus langsung pada ledakan persoalan kebangsaan. Tahun 1990-an menyaksikan kekerasan etnis sepenjuru negeri (di kota-kota besar, paling brutal terhadap etnis Tionghoa) dan perjuangan sengit demi penentuan nasib sendiri di Timor, Aceh, dan Papua. Tidak ada kasus besar kekerasan etnis dalam beberapa tahun terakhir, tetapi bahayanya tetap laten. Demikian pula, persoalan kebangsaan diredam di banyak wilayah nusantara oleh "desentralisasi" pasca-reformasi, tetapi gejolaknya kembali bukan mustahil terjadi di bawah potensi perpecahan persatuan elit. Di Papua, penindasan brutal terhadap gerakan kebangsaan terus meningkat dalam skala dan kekerasan. Seiring mayat para pejuang dan warga sipil menumpuk, dan penjara-penjara dipenuhi tahanan politik, gerakan pembebasan nasional Papua Barat menemukan dirinya dalam kebuntuan tanpa solusi.

Hanya persekutuan revolusioner bangsa dan etnis tertindas dengan kelas buruh Indonesia yang menawarkan jalan nyata menuju emansipasi. Namun bagi sebagian besar buruh, mengulas isu-isu tabu ini cenderung memicu permusuhan mendalam—dipandang sebagai serangan atas bangsa dan kedaulatannya. Gerakan buruh mustahil dimenangkan ke dalam perjuangan pembebasan West Papua melalui seruan kepedulian liberal atas HAM. Seruan abstrak bersolidaritas kelas saja tidak cukup untuk membangun persatuan lintas batas bangsa dan etnis. Apa yang harus diteladankan dalam perjuangan (dan penjelasan sabar) adalah kepentingan bersama rakyat nusantara dalam perjuangan melawan penjajahan imperialis. Inilah satu-satunya dasar yang mana kepentingan khusus kelas buruh Indonesia dalam pembebasan minoritas tertindas dapat diterapkan konkret.

5. Gerakan buruh harus memimpin. Politik perpaduan dan liberal idealis para "pemimpin" gerakan sosial Indonesia yang saat ini dominan adalah jalan buntu. Gerakan buruh harus menjadi kekuatan utamanya guna memajukan perjuangan, dengan membawa serta massa tani pedesaan dan lapisan radikal borjuis kecil. Namun, kepemimpinan gerakan buruh saat ini, baik "kuning" maupun "merah" yang berkomitmen pada strategi kolaborasi kelas pro-pemerintah atau terjerumus dalam liberalisme borjuis kecil tidak mampu mengemban tugas ini. Membangun kepemimpinan kelas yang revolusioner akan membutuhkan keterlibatan dengan gerakan buruh untuk mengusung program anti-imperialis sejati yang menentang kepemimpinan sesat yang ada. Hanya dipimpin gerakan buruh revolusioner lah, kemarahan massa dapat diarahkan ke jalan yang produktif, dan hanya dengan kaum muda militan di belakangnya, gerakan buruh dapat maju.

Terlibat dan berjuang mengkonsolidasikan kaum kiri di Indonesia yang tercerai-berai dalam aksi-aksi front persatuan dan, akhirnya, program revolusioner adalah langkah terapan pertama memajukan perjuangan ini.